Demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu yang
pertama ialah, formal democracy dan kedua, substansive democracy, yaitu
menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti system pemerintahan.
Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai
Negara. Dalam suatu Negara misalnya dapat demokrasi dengan menerapkan system
presidensial, atau system parlementer.
a) Sistem presidensial : sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung,
sehingga presiden terpilih mendapatkan mandate secara langsung dari rakyat. Dalam system ini kekuasaan eksekutif
sepenuhnya berada di tangan presiden. Oleh karena itu presiden ialah kepala eksekutif dan sekaligus menjadi kepala Negara.
Presiden sebagai penguasa sekaligus menjadi kepala Negara. Presiden sebagai
penguasa sekaligus sebagai symbol kepemimpinan Negara. Sistem seperti ini di sebagaimana diterapkan di
Negara Amerika dan Indonesia.
b) Sistem parlementer : Sistem ini menerapkan model yang menyatu
antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif
adalah berada di tangan seorang perdana menteri. Adapun kepala Negara adalah berada pada seorang ratu, misalnya di
Negara Inggris atau ada pula yang berada di tangan seorang presiden misalnya di
India.
Selain bentuk demokrasi sebagaimana dipahami di atas terdapat beberapa system demokrasi yang mendasarkan pada prinsip filosofi Negara.
Ø Demokrasi Perwakilan Liberal.
Prinsip demokrasi ini didasarkan pada filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah mahluk individu yang bebas. Oleh karena itu dalam system dalam system demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.
Menurut Held (2004: 10), bahwa demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema kesinambungan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Dalam demokrasi ini kelembagaan Negara melindungi serta menjamin atas kebebasan secara individu dalam hidup bernegara. Rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara individual baik didalam kehidupan politik, ekonomi, social, keagamaan bahkan kebebasan anti agama.
Konsekuensi dari implementasi system dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi sehingga akibatnya individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam. Akibatnya kekuasaan kapitalislah yang menguasai kehidupan Negara, bahkan berbagai kebijakan dalam Negara sangat ditentukan oleh kekuasaan kapital.
Ø Demokrasi Satu Partai dan Komunisme
Demokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di Negara-negara komunis seperti,Rusia,Cina,Vietnam,dan lainya, kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, dan akhirnya kapitalislah yang menguasai Negara.
Dinamika pemerintahan Negara yang menganut sitem
partai tunggal cenderung statis (nonkompetitif karena di haruskan menerima pimpinan dari partai dominant. Dalam system ini tidak ditoleransi
kemungkinan adanya partai-partai lain Berdasarkan teori serta praktek demokrasi
sebagaimana dijelaskan, maka pengertian demokrasi secara filosofi menjadi semakin luas, artinya masing-masing
paham mendasarkan pengertian bahwa kekuasan di tangan rakyat.
2. Eric Hiariej
Dalam sejarah terdapat sedikitnya tiga bentuk demokrasi yang pernah dicoba: demokrasi langsung (direct democracy/assembly democracy), demokrasi perwakilan (representative democracy), demokrasi permusyawaratan(deliberative democracy). Berikut ini adalah gambaran singkat tentang bentuk-bentuk demokrasi tersebut
A. DEMOKRASI LANGSUNG
Praktik demokrasi paling tua; praktik demokrasi pada asosiasi yang berukuran kecil. Berdasarkan pada partisipasi langsung, tanpa perwakilan dan terus menerus dari warga desa dalam membuat dan melaksankan keputusan bersama
Tidak terdapat batas yang tegas antara pemerintah
dan yang diperintah, semacam system self-government, pemerintah dan yang diperintah adalah orang yang sama
Sistem kelembagaan: pertemuan warga (mass meeting, town meeting, pertemuan RT/RW, dll), referendum.
Sistem kelembagaan: pertemuan warga (mass meeting, town meeting, pertemuan RT/RW, dll), referendum.
B. DEMOKRASI PERWAKILAN
Praktik demokrasi yang paling lebih belakangan sebagai jawaban terhadap beberapa kelemahan demokrasi langsung; parktik demokrasi pada asosiasi yang berukuran besar seperti Negara.
Berdasarkan pada partisipasi yang terbatas (partisipasi warga hanya dalam waktu yang singkat) dan hanya dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu tertentu seperti dalam
bentuk keikutsertaan dalam pemilihan umum.
Berdasarkan pada partisipasi yang tidak langsung (masyarakat tidak mengoperasikan kekuasaan sendiri), tapi memilih wakil yang akan membuat kebijakan atas nama masyarakat .
Pemerintah dan yang diperintah terpisah secara tegas, demokratis tidaknya demokrasi bentuk ini tergantung pada kemampauan para wakil yang dipilih membangun dan mempertahankan hubungan yang
efektif antara pemerintah dan yang diperintah .
Sistem kelembagaan:
para
wakil rakyat yang dipilh: parlemen para pejabat Negara yang dipilih: kepala
pemerintahan dan pembantu-pembantunya, judikatif, dll.
Pemilihan
umum yang adil, bebas dan berkala
Media
massa yang membuka kesempatan bagi kebebasan berpendapat dan kebebasan
mendapatkan informasi dan pengetahuan
Sistem
asosiasi yang bersifat otonom: partai politik, organisasi massa, dll
Hak pilih bagi semua orang dewasa dan hak untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
Hak pilih bagi semua orang dewasa dan hak untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
C. DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN
Ø Bentuk demokrasi paling kontemporer;
dipraktikan pada masyarakat yang kompleks dan berukuran besar, bentuk demokrasi yang menggabungkan aspek partisipasi langsung dan bentuk
demokrasi perwakilan.
Ø Memberikan tekanan yang berbeda dalam
memahami makna kedaulatan rakyat: kedaulatan: kedaulatan berkaitan dengan
keterlibatan masyarakat dalam membicarakan, mendiskusikan dan mendebatkan
isu-isu bersama atau dalam menentukan apa yang pantas dianggap isu bersama, demokratis tidaknya sebuah kebijakan tergantung pada apakah kebijakan
tersebut sudah melalui proses pembicaraan, diskusi dan perdebatan (baca:
permusyawaratan) yang melibatkan masyarakat luas.
Ø Ada pemisahan yang tegas antara pemerintah
dan yang diperintah. Tapi pemisahan yang lebih penting adalah antara Negara dan
masyarakat sipil. Negara merupakan tempat menggodok dan melaksanakan kebijakan.
Masyarakat sipil merupakan tempat berlangsungnya “permusyawaratan”
Ø Selain itu ada juga pemisahan antara
wilayah public dan wilayah privat. Wilayah public adalah wilayah
“permusyawaratan; wilayah privat adalah wilayah tenpat seseorang memikirkan apa
isu yang penting dan kenapa isu itu perlu dibicarakan, didiskusikan dan
didebatkan secara public
Sistem kelembagaan:
1. Semua sistem
kelembagaan demokrasi perwakilan
2. Debat public; lewat
media massa, lewat pertemuan warga yang terjadi secara spontan di tempat-tempat
public, dst.
3. Dialog
3. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MASING-MASING DEMOKRASI
3.1. Kelebihan Dan Kekurangan Demokrasi Langsung
KELEBIHAN :
Ø Menjamin kendali warganegara terhadap
kekuasaan politik
Ø Mendorong warganegara meningkatkan
kapasitas pribadinya; misalnya meningkatkan kesadaran politik, meningkatkan
pengetahuan pribadi dll
Ø Membuat warganegara tidak tergantung pada
politisi yang memiliki kepentingan sempit
Ø Masyarakat lebih mudah menerima keputusan
yang sudah dibuat Masyarakat lebih dekat dengan (konflik) politik dan karenanya
berpotensi melahirkan kehidupan bersama yang tidak stabil
KEKURANGAN :
Ø Sulit dioperasikan pada masyarakat yang
berukuran besar
Ø Menyita terlalu banyak waktu yang
diperlukan warganegara untuk melakukan hal-hal lain; dan karenanya bisa
menimbulkan apatisme
Ø Sulit menghindari bias kelompok dominan
3.2. Kelebihan Dan Kekurangan Dari Bentuk Demokrasi Perwakilan
KELEBIHAN :
Ø Lebih mudah diterapkan dalam amsyarakat
yang lebih kompleks Jarak yang jauh dari proses pembuatan kebijakan yang
sesungguhnya bisa membuat masyarakat bisa menolaknya ketika hendak diterapkan
Ø Mengurangi beban masyarakat dari
tugas-tugas membuat, merumuskan dan melaksankan kebijakan bersama
Ø Memungkinkan fungsi-fungsi pemerintahan
berada di tangan-tangan yang lebih terlatih untuk itu
KEKURANGAN :
Ø Mudah terjebak dalam kepentingan para
wakil rakyat yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat
Demokrasi perwakilan menghadapi persoalan waktu dan jumlah seperti yang dihadapi demokrasi langsung
Demokrasi perwakilan menghadapi persoalan waktu dan jumlah seperti yang dihadapi demokrasi langsung
Ø Cenderung menciptakan politik yang stabil
karena menjauhkan masyarakat dari (konflik) politik; dan karenanya mendorong
kompormi
3.3. Kelebihan Dan Kekurangan Dari Bentuk Demokrasi Permusyawaratan
KELEBIHAN :
Ø Memberikan kesempatan yang lebih baik bagi
masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan; tanpa mendekatkan
mereka dengan (konflik) politik
Mendorong warganegara untuk selalu memiliki kesadaran politik yang tinggi dan selalu memperkaya diri dengan pengetahuan tentang perkembangan masyaraktnya
Mendorong warganegara untuk selalu memiliki kesadaran politik yang tinggi dan selalu memperkaya diri dengan pengetahuan tentang perkembangan masyaraktnya
Ø Mendorong warganegara untuk selalu
memikirkan kepentingan bersama Memerlukan masyarakat dengan tingkat pendidikan
yang tinggi dan sarana komunikasi yang modern
KEKURANGAN :
Ø Dalam praktiknya permusyawaratan sulit
menghindari kecenderungan elitisme
Sulit mengharapkan setiap warganegara memiliki kepedulian politik yang sama dan setara.
Sulit mengharapkan setiap warganegara memiliki kepedulian politik yang sama dan setara.
Komentar
Posting Komentar
Bagaimana menurut anda setelah membaca postingan ini?